Kekerasan Terhadap Anak Tembus 21.000 Kasus, Pemerintah Perkuat Peran Kepala Daerah Untuk Perlindungan Anak Hingga Ruang Digital
Jakarta, angkaranews. Pemerintah menyoroti masih tinggiangka kekerasan terhadap anak di Indonesia yang mencapai sekitar 21.000 kasus. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah memperkuat peran kepala daerah melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas RANA), sebuah program lintas kementerian yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan Gernas RANA melibatkan sejumlah kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), serta Kementerian Agama (Kemenag).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa keberhasilan gerakan tersebut akan diukur dari menurunnya angka kekerasan terhadap anak.
“Angka kekerasan masih cukup tinggi, sekitar 21 ribuan. Tentu saja indikator utama keberhasilan kita adalah menurunnya angka kekerasan tersebut. Kekerasan yang dimaksud meliputi kekerasan dalam keluarga, di satuan pendidikan, di ruang publik, hingga di ruang digital,” ujar Pratikno di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, pada (4/8/2026).
Menurut Pratikno, keberhasilan program perlindungan anak sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah terus mengonsolidasikan berbagai kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program dapat menjangkau hingga tingkat desa.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah kementerian telah memiliki jaringan aparat dan kader hingga ke daerah yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan anak. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan seluruh kepala daerah terlibat aktif dalam pelaksanaan Gernas RANA.
“Nantinya instrumen yang berada di lapangan adalah aparat pemerintah daerah. Kemendikdasmen memiliki perangkat hingga daerah, Kemendukbangga juga mempunyai kader sampai tingkat desa. Kami juga telah berkoordinasi dengan Kemendagri melalui berbagai surat edaran dan regulasi yang telah diberlakukan di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Pratikno menegaskan, pemerintah tidak berencana menerbitkan regulasi baru karena perangkat hukum yang diperlukan dinilai sudah memadai.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh kebijakan yang telah ada dapat diterapkan secara efektif di daerah.
“Yang terpenting sekarang adalah implementasi. Kami terus berkomunikasi, mengingatkan, dan mengajak kepala daerah untuk berpartisipasi aktif. Dalam forum koordinasi setiap Senin, selain membahas pengendalian inflasi, kami juga membahas berbagai isu strategis lainnya, termasuk penyediaan ruang aman dan nyaman bagi anak,” katanya.
Lebih lanjut, Pratikno menekankan bahwa menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak merupakan bagian penting dari pembangunan manusia.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga memastikan setiap anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.
Ia menjelaskan bahwa ruang aman bagi anak harus diwujudkan di seluruh lingkungan kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, ruang publik, hingga ruang digital yang kini semakin banyak diakses anak-anak.
“Yang ingin kami tegaskan adalah pembangunan manusia harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yakni menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Tidak boleh ada lagi kekerasan terhadap anak, karena dampaknya sangat besar, bukan hanya terhadap kondisi fisik, tetapi juga kesehatan mental, perkembangan kognitif, hingga menimbulkan trauma berkepanjangan yang berpotensi melahirkan siklus kekerasan di masa depan,” tegas Pratikno.
Melalui Gernas RANA, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat dapat memperkuat sistem perlindungan anak. Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, angka kekerasan terhadap anak diharapkan dapat terus ditekan sehingga setiap anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.
Ervinna
Pos Terkait
Tidak ada komentar