Angkaranews.id– Program ketahanan pangan yang digalakkan pemerintah dan lembaga terkait dinilai perlu evaluasi menyeluruh. Hal ini disoroti oleh aktivis anti-korupsi, Bro Roni, yang menilai pelaksanaannya masih jauh dari harapan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan transparansi anggaran.
“Anggaran ratusan juta digelontorkan untuk program ketahanan pangan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tapi penanganannya harus ekstra. Sayangnya, SDM yang ditugaskan seringkali tidak kompeten,” tegas Bro Roni dalam keterangannya.
Menurutnya, banyak pengurus kelompok yang direkrut asal comot tanpa verifikasi kemampuan, sehingga tidak sesuai dengan bidangnya. “Ini berimbas pada perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan program yang tidak optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bro Roni menyoroti ketidaksesuaian antara penggelontoran dana dan laporan pertanggungjawaban. “Mulai dari perencanaan hingga praktik di lapangan, banyak yang tidak sesuai. Ini harus menjadi perhatian serius agar dana rakyat tidak sia-sia,” tandasnya.
Sebagai aktivis, Bro Roni mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal program ini demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Ini adalah PR kita bersama. Jangan sampai niat baik pemerintah justru dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
Program ketahanan pangan sendiri sejatinya dirancang untuk menjamin ketersediaan, akses, dan keamanan pangan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan seperti bencana alam, perubahan iklim, dan pertumbuhan populasi. Namun, tanpa pengawasan ketat dan SDM yang mumpuni, program ini dikhawatirkan hanya menjadi proyek yang gagal mencapai tujuannya.
Tidak ada komentar