Demo ADBR Minta Pertanggungjawaban Pemkot Bogor Soal Penempatan Pejabat Bermasalah

Admin
29 Nov 2025 12:47
Daerah 0 208
2 menit membaca

ANGKARANEWS.ID– Pengangkatan seorang mantan narapidana korupsi sebagai Kepala Unit Pasar TU Kemang di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Pakuan Jaya (PPJ) memantik polemik dan kritik tajam dari sejumlah kalangan. Kasus ini dinilai menjadi indikator tumpulnya standar integritas dalam birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Aksi protes pun digelar oleh Aliansi Demokrasi Bogor Raya (ADBR) pada 28 November 2025. Mereka menuntut pencopotan pejabat bermasalah tersebut, audit independen terhadap PD PPJ, dan evaluasi total terhadap tata kelola perusahaan daerah itu.

“Pemerintah yang membiarkan kompromi seperti ini sesungguhnya sedang menggali kuburannya sendiri. Kepercayaan publik tidak bisa dipelihara dengan retorika kosong,” ujar Koordinator Lapangan ADBR, Muhammad Zidan Nurkahfi, dalam orasinya.

Kontroversi ini kian memanas dengan ditemukannya praktik rangkap jabatan di lingkungan Pemkot Bogor. Temuan ini memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan dan mekanisme penempatan pejabat yang tidak transparan. Lebih lanjut, ADBR menduga adanya campur tangan dari Aparatur Setda (ASDA) dalam proses rekrutmen tersebut, yang membuka ruang bagi transaksi politik balas jasa pasca Pilkada 2024.

“Kita sedang menyaksikan demokrasi lokal yang terpelintir oleh kepentingan kelompok. Pola penempatan pejabat tanpa kompetisi sehat ini seolah mengabaikan prinsip meritokrasi,” tambah Zidan.

Tuntutan ADBR mencakup beberapa poin krusial: pencopotan pejabat yang bermasalah, audit independen terhadap kinerja dan keuangan PD PPJ, evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan daerah tersebut, serta penyelidikan terhadap dugaan intervensi politik dalam birokrasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Bogor menanggapi tuntutan tersebut. Publik menunggu langkah tegas dan konkret dari Wali Kota Bogor untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan birokrasi berjalan dengan integritas tinggi, mengutamakan hajat hidup orang banyak di atas kepentingan kelompok.***

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *