Kekecewaan Peserta SPPI Aceh: Kelulusan Dibatalkan, Ada Apa di Balik Rekrutmen Ini?
Agkaranews.id– Peserta seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk Provinsi Aceh menyatakan kekecewaan dan kemarahan atas kebijakan pemerintah serta keputusan situs resmi Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka merasa dirugikan setelah mengeluarkan biaya besar dan melewati serangkaian tes, hanya untuk dibatalkan kelulusannya secara tiba-tiba.
Proses Rekrutmen yang Melelahkan
Para peserta telah mengikuti berbagai tahapan tes di Rindam Makodam Iskandar Muda, Aceh, mulai dari administrasi, tes psikologi, hingga tes kesehatan.
Setiap peserta mengeluarkan biaya hingga Rp800.000 lebih untuk keperluan administrasi, seperti surat narkoba, kesehatan, SKCK, fotokopi, dan transportasi bolak-balik ke Banda Aceh.
Setelah dinyatakan “Lulus” pada 28-30 Maret 2025, mereka dipanggil kembali pada 9 April untuk mengikuti pelatihan militer selama dua bulan. Namun, tiba-tiba pada 7 April, situs resmi SPPI mengumumkan bahwa kelulusan sebelumnya “Error”, dan banyak peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus kini dinyatakan “Tidak Lulus”.
Protes Peserta: Ada Kecurangan?
Sarwita, salah satu peserta dari Kecamatan Tanah Luas, mengungkapkan kekecewaannya. “Awalnya dinyatakan lulus melalui email dan situs resmi, bahkan sudah ada pemberitahuan parade akhir di Rindam. Tiba-tiba status berubah. Apa ini hanya formalitas?” tanyanya geram.
Ia mencurigai adanya nepotisme atau permainan oknum dalam rekrutmen ini. “Di situs, warna hijau tertulis ‘Lulus’, tapi di bawahnya ada tulisan ‘Anda Belum Lulus’ dengan font kecil. Ini sangat janggal,” ujarnya.
Desakan untuk Investigasi
Sarwita dan peserta lainnya meminta Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, DPR Aceh, Gubernur Aceh, Kodam Iskandar Muda, Kejati Aceh, dan Polda Aceh untuk menindaklanjuti kejanggalan ini. Mereka menduga ada ketidakjelasan sistem rekrutmen, baik di tingkat pusat maupun panitia lokal.
“Program SPPI ini adalah inisiatif bagus dari pemerintah untuk pemuda Indonesia. Kami minta keadilan dan transparansi agar tidak ada yang dirugikan,” tegas perwakilan peserta.
Pemerintah dan BGN diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi terkait alasan pembatalan kelulusan dan memastikan proses rekrutmen berjalan adil.
(M. Nasir)
Pos Terkait
Tidak ada komentar