Presiden Prabowo Pimpin Panen Raya Jagung Serentak, Tapsel Jadi Salah Satu Lokasi Andalan
Angkaranews.id– Pemerintah Indonesia terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi lintas sektor. Salah satu upaya konkretnya adalah dengan menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II 2025, yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (5/6/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh 36 provinsi serta 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pusat kegiatan nasional berlangsung di Dusun Kandasan, Desa Bange, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Di sana, Presiden Prabowo meresmikan 18 gedung penampungan hasil panen jagung milik kelompok tani binaan Polri sekaligus melepas ekspor perdana jagung ke Kuching, Malaysia.
Di Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) turut menjadi lokasi pelaksanaan panen raya ini. Pemerintah Kabupaten Tapsel bersama Polres Tapsel menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dengan menggelar panen jagung di Desa Kilang Papan, Kecamatan Sipirok.
Sekretaris Daerah Tapsel, Sofyan Adil, yang mewakili Bupati H. Gus Irawan Pasaribu, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.
“Ini sejalan dengan arahan Presiden terkait program makan bergizi gratis dan penguatan ketahanan pangan di daerah,” ujarnya.
Kapolres Tapsel, AKBP Yasir Ahmadi, menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pangan merupakan bagian dari kontribusi institusi untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pemanfaatan lahan kosong terbukti menghasilkan nilai ekonomis, dengan harga jagung mencapai Rp5.500 per kilogram,” jelasnya.
Yasir menambahkan, Polri tidak hanya berperan sebagai pengaman, tetapi juga sebagai penggerak pemanfaatan lahan produktif.
“Kami akan melanjutkan penanaman kembali awal Juli mendatang, didukung bantuan bibit jagung lebih dari satu ton dari Polda dan Mabes Polri,” ucapnya.
Bibit tersebut akan didistribusikan ke kelompok tani untuk memperluas produksi pangan lokal.
Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat Polres Tapsel, Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, serta kelompok tani seperti Kelompok Tani Bersama dan Kelompok Tani Bersatu.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi tantangan krisis pangan global sekaligus meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani.
(S.hrp)
Pos Terkait
Tidak ada komentar