Terbukti Indisipliner, Bupati Tapsel Pecat 3 Pejabat dan Janji Bersih-Bersih Birokrasi
Angkaranews.id– Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, mengambil tindakan tegas dengan memecat tiga pejabatnya yang terbukti melanggar disiplin setelah pemeriksaan oleh Inspektorat.
Langkah ini diambil menyusul inspeksi mendadak (sidak) di Puskesmas Pintu Padang yang sebelumnya viral di media sosial.
Selain Kepala Puskesmas setempat, dua pejabat lain yang dipecat adalah Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan Dinas Perdagangan. Ketiganya diduga terlibat dalam pelanggaran serius, termasuk pemerasan dan penyelewengan dana.
Gus Irawan mengungkapkan, Puskesmas Pintu Padang masih memungut biaya dari pasien meski Tapsel telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), di mana warga seharusnya bisa berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP.
“Ini mungkin terjadi di puskesmas lain. Saya peringatkan, hentikan. Jika masih nekat, kami akan bertindak tegas,” tegasnya usai kunjungan ke BPKP Sumatera Utara, Senin (28/4/2025).
Di sektor pendidikan, seorang Kabid Dinas Pendidikan diduga memeras kepala sekolah dengan ancaman pemecatan jika tidak menyetor uang. Sementara di Dinas Perdagangan, pejabat terlibat manipulasi iuran pasar.
“Untuk penyelewengan dana, tidak ada toleransi. Ini penyakit kronis yang harus diamputasi,” tegas Gus Irawan.
Bupati Tapsel ini menyatakan prioritasnya adalah memperbaiki layanan publik, terutama di kesehatan dan pendidikan, yang menyerap 46% APBD. Dia juga berencana mendigitalisasi seluruh layanan publik untuk meminimalisasi penyimpangan.
Gus Irawan mengakui lemahnya sistem pengendalian internal di Pemkab Tapsel. Dia berdiskusi dengan BPK dan BPKP untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Ketika ditanya apakah akan memberikan dispensasi bagi kerabat atau keluarga pejabat yang melanggar, Gus Irawan menegaskan: “Tidak ada. Aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.”
Dia juga mengkritik membengkaknya belanja pegawai yang mencapai Rp200 miliar, menyisakan hanya 5% belanja modal.
“Karena itu, saya minta tidak ada mark-up atau proyek fiktif. Mari tingkatkan kualitas pelayanan untuk kompensasi minimnya infrastruktur,” pungkasnya.
(S. Hrp)
Pos Terkait
Tidak ada komentar