ACEH UTARA, ANGKARANEWS.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara menuntut Pemerintah Kabupaten setempat segera mengganti pemborong proyek pembangunan rumah untara (Temporary Shelter) di Desa Aleu Krak Kaye, Kecamatan Langkahan. Tuntutan ini menyusul temuan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dan indikasi manipulasi anggaran.
Ketua DPD APPI Aceh Utara, Muhammad, menyatakan bahwa pemborong dinilai tidak bertanggung jawab. “Rencana cor lantai setebal lima sentimeter, nyatanya kurang dari tiga sentimeter. Saat pemeriksaan Minggu (8/2) sore, cor masih basah dan ditemukan rumput hidup di dalamnya. Ini bukan pekerjaan profesional, tetapi malpraktik,” tegasnya dalam keterangan pers.
Proyek yang mencakup lebih dari 90 unit ini tercatat sebagai yang paling lambat penyelesaiannya di Aceh Utara. Desa lain dengan anggaran serupa telah rampung. Muhammad juga menyoroti perbedaan anggaran yang mencolok. Biaya per unit di Desa Aleu Krak Kaye hanya sekitar Rp 10 juta, jauh lebih rendah dibandingkan desa lain yang berkisar Rp 15-18 juta per unit.
“Kita harus bertanya, ke mana selisih anggaran itu? Pasti dimanfaatkan pemborong. Pekerjaan tidak standar, anggaran diselewengkan dari tujuan awal untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Masyarakat setempat dilaporkan merasa kecewa dan dirugikan. “Mereka bertanya, ‘apakah tidak ada pilihan pemborong lain?’ Ramadan tinggal beberapa hari, tetapi rumah dibangun asal jadi,” ujar Muhammad yang menyampaikan keluhan warga.
APPI Aceh Utara mendesak Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., untuk segera mencabut kontrak dengan pemborong terkait dan menyerahkan proyek kepada pemborong lokal terpercaya.
“Jangan biarkan rakyat terus dirugikan. Meski rumah sementara, kualitas harus terjamin untuk keamanan penghuni. Pemerintah harus bertindak tegas sebelum kerugian semakin besar,” pungkas Muhammad.
(Wan maneh)
Pos Terkait
Tidak ada komentar