
Angkaranews.id– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta penghentian kegiatan pembukaan lahan golf oleh PT Rejo Sari Bumi (Aneka Usaha Pertanian/AUP Unit Ciomas Bogor) di Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor.
Permintaan ini disampaikan langsung saat inspeksi ke lokasi yang diduga menjadi penyebab banjir di wilayah tersebut, Rabu (9/7/2025).
Gubernur yang akrab disapa “Bapa Aing” itu meminta pihak terkait mengkaji penyebab banjir. “Kalau terbukti karena pembukaan lahan, saya akan mencabut izin kegiatan ini,” tegasnya.
Namun, Camat Taman Sari enggan berkomentar saat dimintai tanggapan terkait keluhan warga, hanya berjanji akan memberi keterangan lebih lanjut keesokan harinya.
Mardi, salah seorang penggarap lahan, mengungkapkan bahwa aktivitas pendozeran PT PMC dilakukan tanpa pemberitahuan.
“Lahan 4 hektar ini termasuk garapan saya seluas 16.000 meter persegi. Kami sudah menggarap sejak 1994, bahkan ada yang sejak 1997,” ujarnya.
Ia menegaskan, warga tidak pernah menerima kompensasi atau kesepakatan dengan pihak perusahaan.
Mardi menjelaskan, sebelum pembukaan lahan, wilayah tersebut tidak pernah banjir karena masih dipenuhi pohon keras yang berfungsi sebagai penyerap air.
“Kami bahkan punya program biopori untuk resapan air. Sekarang, air langsung mengalir ke jalan dan membanjiri pemukiman, terutama di Sukaluyu,” paparnya.
Mardi menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tutup mata. “Seharusnya mereka hadir saat lingkungan dirusak. Ada undang-undang yang bisa menjatuhkan sanksi miliaran rupiah, tapi kenapa dibiarkan?” tanyanya.
Ia juga mengaku tidak mendapat perlindungan saat konflik terjadi, bahkan merasa terancam oleh aksi alat berat yang beroperasi “membabi buta”.
Mardi meminta Gubernur Dedi Mulyadi memberikan sanksi tegas, termasuk kepada Camat Taman Sari dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Kalau perlu, masukkan mereka ke barak militer untuk belajar melayani masyarakat!” tegasnya.
Sebagai warga Bogor, Mardi berharap pemerintah menegakkan motto “Bogor Prayoga” (Bogor yang Baik) dengan menjamin keamanan dan kenyamanan warga.
“Kami ingin alam dihargai, bukan dirusak. Jangan biarkan premanisme dan perusakan lingkungan terus terjadi,” pungkasnya.
(red)
Tidak ada komentar