Pemprov DKI Libatkan Lintas Lembaga Susun Indeks Demokrasi Indonesia 2026, Targetkan Kembali Masuk Jajaran Terbaik Nasional
Jakarta, angkaranews. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melibatkan berbagai lembaga, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), kalangan akademisi, lembaga penelitian, hingga organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2026.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dilakukan untuk memastikan proses penilaian berlangsung transparan, objektif, dan menghasilkan data yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan demokrasi di ibu kota.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Tri Kurnia Prihatono, mengatakan IDI merupakan instrumen yang telah disepakati secara nasional untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia.
“IDI merupakan alat yang telah disepakati bersama sebagai parameter tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya dapat dijadikan dasar kuat pengambilan keputusan,” ujar Tri di Jakarta, pada (5/8/2026).
Menurut Tri, DKI Jakarta memiliki rekam jejak yang baik dalam pencapaian indeks demokrasi. Selama lima tahun berturut-turut, yakni periode 2017 hingga 2021, Jakarta berhasil meraih skor IDI tertinggi secara nasional dengan nilai berkisar antara 82,08 hingga 84,73.
Namun demikian, posisi Jakarta dalam peringkat nasional mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, DKI Jakarta berada di peringkat kedua, kemudian turun ke posisi kelima pada 2024 dan kembali merosot ke peringkat kedelapan pada 2025.
Meski peringkat nasional menurun, Tri menegaskan bahwa capaian skor IDI DKI Jakarta masih berada dalam kategori tinggi dan tetap berada di atas rata-rata nasional.
Karena itu, Pemprov DKI terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar kualitas demokrasi di Jakarta dapat terus meningkat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kesbangpol DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD), dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan.
Forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun informasi, data, serta masukan dari berbagai pihak dalam mengevaluasi hasil IDI 2025 sekaligus memperkaya penyusunan IDI 2026.
Melalui penyusunan indeks yang lebih komprehensif dan partisipatif, Pemprov DKI Jakarta menargetkan skor IDI 2026 mencapai 85,78. Target tersebut diharapkan dapat mengembalikan posisi Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan kualitas demokrasi terbaik di Indonesia.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas demokrasi di Jakarta perlu didukung oleh sejumlah langkah strategis.
Di antaranya melalui penguatan keterbukaan informasi publik, peninjauan kebijakan mengenai penyampaian pendapat di muka umum, serta peningkatan pendidikan demokrasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, pendidikan demokrasi tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga perlu menjangkau pelajar, komunitas lokal, pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai kelompok masyarakat lainnya.
“Ini bertujuan agar setiap kelompok memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam kehidupan demokratis sehingga kualitas demokrasi semakin kuat,” kata Kadarmanto.
Ia menambahkan, keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses demokrasi menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan inklusif.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan kualitas demokrasi di DKI Jakarta terus meningkat dan mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Ervinna
Pos Terkait
Tidak ada komentar