Media Lokal Aceh Tengah Boikot Pemberitaan Wakil Bupati, Tuntut Maaf Atas Pelecehan
ACEH TENGAH, ANGKARANEWS.ID – Seluruh media lokal di Aceh Tengah menyepakati untuk menghentikan pemberitaan segala aktivitas Wakil Bupati setempat, Muksin Hasan. Sikap tegas ini diambil sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap pernyataan Wakil Bupati yang dinilai merendahkan martabat dan profesi wartawan lokal. Boikot akan berlaku hingga Muksin Hasan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Boikot massal ini berakar dari peristiwa pada Senin malam, 1 Desember 2025, sekitar pukul 21.00 WIB, di Posko Utama Penanganan Pascabencana Kompleks Sekdakab Aceh Tengah. Saat itu, Muksin Hasan secara terbuka menyatakan bahwa media lokal yang pemberitaannya “tidak sampai ke Toeren (Tataran Nasional)” tidak perlu dilayani. Ia meminta pihak terkait agar hanya fokus melayani wartawan dari media nasional.
Pernyataan itu didengar langsung oleh sejumlah wartawan yang meliput di lokasi dan langsung memantik kemarahan di kalangan insan pers daerah. Mereka menilai ucapan tersebut sebagai bentuk pelecehan dan diskriminasi.
Yusra Efendi, salah seorang wartawan yang menyaksikan kejadian, menyatakan keprihatinan yang mendalam. “Sepanjang kariernya, dari anggota DPRK hingga menjadi Wakil Bupati, ia tidak pernah lepas dari dukungan media lokal. Pernyataan itu adalah pelecehan langsung terhadap profesi kami. Karena itu, kami sepakat untuk tidak memberitakan aktivitasnya sebelum ada permintaan maaf yang terbuka,” tegasnya.
Dukungan atas sikap boikot ini juga datang dari pimpinan media lokal. Samsul, Kepala Perwakilan Angkara News Aceh, mengecam keras tindakan diskriminatif tersebut. “Seorang pemimpin daerah seharusnya menghargai peran semua media, tanpa membedakan lokal atau nasional. Pernyataan seperti ini tidak dapat diterima dan harus mendapatkan respons tegas,” ujarnya, Senin (20/1/2026).
Para jurnalis menegaskan bahwa selama ini mereka telah menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Aceh Tengah, khususnya dalam situasi krisis dan darurat ketika akses informasi dari luar terbatas. Boikot ini, ditekankan, bukan masalah pribadi, melainkan perjuangan untuk menegakkan kesetaraan, hak, dan martabat profesi pers daerah.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan atau permintaan maaf terbuka dari Wakil Bupati Muksin Hasan mengenai insiden tersebut. Sikap kolektif media lokal ini menjadi ujian bagi hubungan antara pemerintah daerah dan pers yang selama ini memberitakan kerja-kerja mereka. (Red)
Pos Terkait
Tidak ada komentar