Gara-gara BLT Dipotong dan Dana Desa “Hilang”, Warga Desa Krueng Baroe Blang Mee Geram, Kades Pilih Tutup Mulut
ACEH UTARA, ANGKARANEWS.ID – Masyarakat Desa Krueng Baroe Blang Mee, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, mendesak pertanggungjawaban Kepala Desa (Kades) setempat, Ali, atas dua dugaan pelanggaran: pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan ketidakjelasan penggunaan Dana Desa tahun 2025. Warga menuntut pemeriksaan segera oleh Inspektorat dan mengancam melangkah ke jalur hukum jika tidak ada tindakan tegas.
Persoalan pertama muncul dari pembagian BLT. Menurut pengakuan warga, bantuan yang seharusnya diterima sebesar Rp1,8 juta per penerima (dengan rincian Rp300.000 per bulan selama enam bulan), ternyata hanya dicairkan sebesar Rp1,1 juta. Terdapat selisih Rp700.000 per orang yang dipotong tanpa penjelasan memadai.
“Kami sudah susah payah urus administrasi agar dapat bantuan, eh kok malah dipotong seenaknya? Ini tidak adil! Kami ini orang miskin, sangat membutuhkan uang itu,” ujar seorang warga dengan nada kesal. Pemotongan ini dinilai melanggar aturan yang melarang pengurangan nilai BLT.
Tidak berhenti di situ, warga juga menyoroti pengelolaan Dana Desa tahun 2025. Meskipun berdasarkan laporan keuangan desa anggaran telah dicairkan penuh, warga menilai tidak ada realisasi pembangunan fisik yang terlihat. Kondisi infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, dan sanitasi dinilai tetap buruk.
“Dana Desa tahun 2025 itu ke mana? Jalan desa masih rusak parah, irigasi tidak berfungsi. Kami menduga Kades Ali telah menyalahgunakan wewenangnya,” tuding seorang tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.
Saat diajak klarifikasi, Kades Ali memilih diam dan menghindar. Upaya media untuk menghubunginya via telepon dan pesan WhatsApp selama beberapa hari terakhir tidak mendapat respons.
Menanggapi gejolak ini, Camat Samudra mengatakan akan segera memanggil Kades Ali untuk dimintai klarifikasi. Pihaknya juga akan melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan desa.
Inspektorat Kabupaten Aceh Utara menyatakan kesiapan mereka untuk menindaklanjuti laporan secara resmi. “Kami akan bekerja secara profesional dan transparan untuk mengungkap kebenaran,” tegas seorang pejabat Inspektorat.
Masyarakat berharap kasus ini ditangani secara serius dan tuntas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
(Samsul)
Pos Terkait
Tidak ada komentar