ANGKARANEWS.ID– Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Media as Soft Power Diplomacy”. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (10-11 November 2025) di Bandung, Jawa Barat ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di ekosistem pers Indonesia.
FGD hari pertama diisi dengan interaksi antara Kemlu, perwakilan RI di luar negeri, Dewan Pers, dan Litbang Kompas. Sementara itu, FGD hari kedua menghadirkan komponen pers yang lebih luas, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, media penyiaran publik (Kantor Berita Antara, RRI, TVRI, dan TVRI World), serta organisasi profesi dan asosiasi media seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Wartawan Online (IWO).
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal IDP Kemlu, Heru Hartanto Subolo, menekankan pentingnya penguatan media nasional sebagai instrumen diplomasi lunak di era hyperconnected. Ia menyoroti bahwa algoritma media sosial yang berorientasi pada engagement seringkali mengabaikan akurasi, sehingga memicu misinformasi dan disinformasi yang dapat merusak citra bangsa.
“Di era hyperconnected, media sosial memungkinkan siapa pun terpapar opini publik. Sementara, algoritma lebih menonjolkan engagement ketimbang akurasi. Karena itu, media nasional harus hadir sebagai sumber informasi yang kredibel sekaligus penyeimbang,” jelas Dirjen Heru.
Ia menambahkan, “Laporan Global Risk Report 2025 dari World Economic Forum menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai ancaman global keempat terbesar. Ancaman ini dapat memperlebar jurang perbedaan dan menurunkan kepercayaan publik, termasuk terhadap citra Indonesia di luar negeri.” sambungnya.
Pandangan senada disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kominfo, Fifi Aleyda Yahya, via zoom. Fifi mengibaratkan media sebagai “koki digital” yang bertugas menyajikan citarasa dan keramahan Indonesia kepada dunia.
“Media adalah koki digital yang menyajikan citarasa dan keramahan Indonesia ke penjuru dunia. Kita harus memanfaatkan semua platform untuk menjadikannya sarana yang menghubungkan Indonesia dengan audience global, sekaligus membangun kredibilitas dan kepercayaan,” ujar Fifi.
Ikatan Wartawan Online (IWO) hadir dalam FGD ini diwakili langsung oleh Ketua Umum, Dwi Christianto, dan Sekretaris Jenderal, Telly Nathalia. Mereka turut menyumbangkan pemikiran mengenai peran media publik, arus utama, dan media sosial dalam diplomasi lunak Indonesia.
Ketua Umum IWO, Dwi Christianto, memaparkan kekuatan jaringan IWO sebagai aggregator berita yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Saat menayangkan satu berita di ekosistem media online IWO, kami satu komando dan kompak menaikkannya dalam kurun waktu tertentu. Dengan teknik SEO dan keserempakan, isu soft power diplomacy dapat terbaca dengan baik oleh algoritma,” jelas Dwi.
Sekretaris Jenderal IWO, Telly Nathalia, menyebutkan bahwa aktivitas diplomasi telah menjadi bagian dari kerja nyata IWO di kancah global.
“IWO telah mewakili jurnalis Indonesia dalam forum internasional, seperti Astana Think Tank Forum 2025 di Kazakhstan dan ASEAN Media Forum 2025 di Malaysia. Jejaring global ini bertujuan untuk saling berbagi pengalaman dan gambaran tentang praktik soft power diplomacy dengan negara sahabat. Dalam FGD ini, kami berupaya mewarnai pandangan peserta berdasarkan pengalaman IWO serta berkontribusi dalam penyusunan draf usulan.” kata Telly Nathalia,
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, seperti praktisi dan akademisi komunikasi Usman Kansong, serta Prita Laura.***
Pos Terkait
Tidak ada komentar