Anggaran Rp567 Juta untuk Laptop BKPSDM Kabupaten Bogor Disoroti, CBA Minta Kejari Turun Tangan
ANGKARANEWS.ID– Pengadaan perangkat teknologi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan.
Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk menyelidiki proses pengadaan yang dinilai tidak transparan, dengan total anggaran mencapai Rp567.263.446.
Berdasarkan data yang diterima, belanja yang dilakukan pada awal November 2025 itu mencakup dua paket. Paket pertama adalah pengadaan laptop dengan spesifikasi layar 14 inci, RAM 16 GB, dan SSD 1 TB, dengan nilai anggaran Rp335.122.320. Paket kedua adalah pembelian personal computer atau tablet PC berlayar 11 inci berkapasitas 1 TB dan perangkat lain berlayar 8 inci dengan RAM 6 GB, yang dianggarkan sebesar Rp232.141.126.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, membenarkan adanya pembelian tersebut. Namun, ia menilai BKPSDM tidak transparan karena tidak menjelaskan berapa jumlah unit laptop dan tablet yang sebenarnya dibeli.
“Tolong jangan ada dusta di antara pejabat dan publik. Yang perlu dijelaskan adalah jumlah laptop yang dibeli. Mengapa Kepala BKPSDM, Ibu Yunita Mustika Putri, menyembunyikan jumlah unitnya? Apakah agar publik tidak mengetahui harga satuannya?” tegas Uchok, Sabtu (15/11/2025).
Uchok menilai ketertutupan informasi ini berpotensi mengarah pada dugaan korupsi. “Ini pengadaan yang tidak transparan. Arah kasusnya bisa menjadi dugaan korupsi yang harus disidik Kejari Bogor,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan peringatan keras Presiden Prabowo Subianto kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto, tentang pemberantasan korupsi pada Desember 2024 lalu. Uchok menilai peringatan tersebut relevan dan bahkan menyebut jika Kejari enggan menyelidiki, persoalan ini berpotensi menjadi perhatian Presiden.
Hingga berita ini diturunkan, BKPSDM Kabupaten Bogor belum memberikan penjelasan resmi terkait jumlah unit perangkat yang dibeli maupun detail proses pengadaannya. Keterbukaan informasi dinilai crucial untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
(Redaksi)
Pos Terkait
Tidak ada komentar